Apa Larangan Dan Sanksi Kampanye Pilkada Serentak 2020?

0
9825

Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 terus berjalan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi atau KPU kabupaten/kota telah menetapkan pasangan calon kepala daerah pada 23 September dan pengundian nomor urut satu hari berikutnya, yakni 24 September 2020.

Sejak hari Sabtu, 26 September 2020, tahapan Pilkada memasuki salah satu tahapan yang panjang dan penting, yaitu kampanye. Sesuai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020, kampanye akan berakhir pada 5 Desember 2020 atau berlangsung selama 71 hari.

Kalau kita melihat ketentuan Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Selanjutnya, Pasal 1 ayat (15) PKPU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua PKPU Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Kepala Daerah juga menjelaskan, kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Larangan Dan Sanksi Kampanye Dalam Undang-Undang Pilkada

Uraian di atas menjelaskan, bahwa dalam pelaksanaan Pilkada, pasangan calon kepala daerah berhak melakukan kampanye untuk meraih kepercayaan masyarakat agar memilihnya.

Namun, ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan pasangan calon saat berkampanye. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menerangkan tentang larangan dalam kampanye, yaitu:
a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;
c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau
kelompok masyarakat;
d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau
menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan
untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang
sah;
g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki
dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah
ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Berkaitan dengan sanksi dari Pasal 69 di atas, Pasal 187 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pilkada menyebutkan:

(2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69
huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Larangan Dan Sanksi Kampanye Dalam PKPU 13 Tahun 2020

Selain Undang-Undang Pilkada, PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Tentang perubahan kedua atas PKPU 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam Covid-19, mengatur pula tentang larangan dan sanksi dalam kampanye.

Pasal 88C ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2020 menjelaskan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g dalam bentuk:

a. rapat umum;
b. kegiatan kebudayaan berupa pentas seni,
panen raya, dan/atau konser musik;
c. kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
d. perlombaan;
e. kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah; dan/atau
f. peringatan hari ulang tahun Partai Politik.

Kemudian, ayat (2) menerangkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi:

a. peringatan tertulis oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota pada saat terjadinya pelanggaran; dan/atau

b. penghentian dan pembubaran kegiatan
Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dalam waktu 1 (satu) jam sejak diterbitkan peringatan tertulis.

Strategi Pencegahan, Pengawasan Dan Penindakan Bawaslu

Untuk mencegah terjadinya dugaan pelanggaran dalam kampanye, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada harus menjalankan strategi pencegahan.

Langkah pencegahan dapat dilakukan dengan memberikan surat himbauan ke pasangan calon, partai politik atau tim kampanye agar selalu taat dan patuh pada semua regulasi yang ada.

Selain itu, Bawaslu provinsi atau khususnya Bawaslu kabupaten/kota dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan dalam kampanye. Bawaslu kabupaten/kota juga bisa mengajak masyarakat untuk deklarasi bersama menolak kampanye di lokasi yang terlarang, seperti tempat ibadah dan tempat pendidikan.

Setelah melakukan pencegahan, Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota bersama semua jajaran pengawas di bawah akan melakukan pengawasan dengan maksimal.

Jika ternyata masih terdapat dugaan pelanggaran kampanye, tentu Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota akan melakukan penindakan secara tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Namun, ada hal utama yang harus dilakukan
pengawas Pemilu dalam menjalankan pencegahan, pengawasan dan penindakan, yakni dengan mematuhi protokol kesehatan.

Menjaga jarak, memakai alat pelindung diri seperti face shield, masker, sarung tangan dan hand sanitaser menjadi kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan, agar terhindar dari virus corona yang sangat menakutkan dan membahayakan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here