Bagaimanakah Peran Pemuda Dalam Demokrasi Bangsa?

0
9968
Koordinator Penyelesaian Sengketa Bawaslu Grobogan, Moh. Syahirul Alim.

Sejarah mencatat, bahwa pemuda memiliki peran sangat penting dalam setiap perubahan yang terjadi di negeri ini. Banyak peristiwa besar menunjukkan, aksi nyata pemuda bagi kemajuan bangsa.
Sejak sebelum proklamasi kemerdekaan hingga sekarang, berbagai kejadian penting tidak bisa dipisahkan dari cerita anak muda bangsa.

Berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908, Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Peristiwa Malari 1974, hingga masa reformasi oleh pergerakan mahasiswa pada 1998 adalah bukti kuat peran pemuda.

Kita semua masih ingat, bapak pendiri bangsa, Bung Karno pernah berkata, “Beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.”

Ucapan di atas membawa makna, begitu pentingnya kiprah para pemuda dalam pembangunan bangsa. Dapat dikatakan, besarnya suatu bangsa sangat ditentukan oleh keterlibatan kawula muda.

Kalau melihat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, yang dimaksud pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun.

Peran Pemuda Dalam Demokrasi

Melihat begitu besarnya potensi yang dimiliki, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ingin mengajak generasi muda untuk turut serta mengawal tegaknya demokrasi di negeri ini. Bawaslu berharap, para pemuda ikut aktif mengawasi manifestasi dari pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia, yaitu Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Bawaslu menyadari, demokrasi tak akan menjadi sempurna tanpa keterlibatan para pemuda. Pemilu dan Pilkada mustahil berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, jika generasi muda tak ikut berperan di dalamnya.

Sebagai upaya untuk melibatkan pemuda dalam pengawasan, Bawaslu membuka Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP). Kegiatan ini merupakan program nasional, yang bertujuan memberikan pengetahuan bagi generasi muda serta pemilih pemula tentang pengawasan Pemilu dan Pilkada.

Bagai gayung bersambut, antusiasme pemuda di seluruh nusantara begitu tinggi. Hal ini terbukti, selama empat hari pendaftaran yang dimulai tanggal 5 April hingga 8 April 2020, sebanyak 20.665 orang ikut mendaftar sekolah pengawasan.

Sesuai rencana, SKPP akan dilakukan secara daring atau online. Cara ini ditempuh, mengingat situasi di Indonesia sampai sejauh ini masih terjadi pendemi Covid-19. Sekolah pengawasan akan dilaksanakan pada bulan Mei 2020 mendatang dan berlangsung selama 14 hari.

Dalam sekolah pengawasan, para peserta akan mendapat pelajaran dari para ahli kepemiluan. Materi pelajaran meliputi tahapan Pemilu, Pilkada, Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, Kerawanan, hingga Strategi Kehumasan.

Berdasarkan syarat yang ditentukan, untuk bisa mengikuti sekolah online pengawasan harus memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu berusia antara 17 hingga 30 tahun, tidak terdaftar sebagai anggota atau pengurus partai politik atau tim pemenangan peserta pemilu dalam tiga tahun terakhir dan bukan sebagai penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP).

Perlu diketahui, SKPP online baru pertama kali ada dalam sejarah Bawaslu sejak berdiri tahun 2008. Ini menunjukkan, bahwa covid-19 bukan menjadi halangan bagi Bawaslu untuk menjalankan program-program yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

Langkah Bawaslu dalam membuka sekolah pengawasan daring, tentu patut kita beri apresiasi tinggi. Bawaslu memandang, hal itu penting dilakukan karena sebagai upaya melahirkan pengawas partisipatif yang akan menjadi mitra dalam mengawal tegaknya demokrasi bangsa. Dengan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas, tentu pengawasan yang dilakukan Bawaslu tidak akan berjalan maksimal.

Akan tetapi, ada hal utama yang tidak boleh dilupakan. Bawaslu harus memastikan, persyaratan untuk mengikuti SKPP harus benar-benar diperhatikan. Orang yang berafiliasi dengan partai politik, jangan sampai lolos menjadi peserta sekolah pengawasan. Kader pengawas partisipatif harus bebas, netral, dan independen dari kepentingan manapun.

Untuk mencegah hal itu, Bawaslu dapat melibatkan Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia untuk menelusuri rekam jejak pendaftar sekolah pengawasan, seperti yang telah ditentukan dalam persyaratan.

Dengan peran besar pemuda sebagai pengawas partisipatif, tentu akan menjadi kekuatan dahsyat untuk bersama mewujudkan Pemilu dan Pilkada yang berintegritas, berkualitas, dan bermartabat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here