Bawaslu Grobogan Gelar Podcast Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

0
61

Grobogan – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Grobogan kembali menggelar sosialisasi kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu di media sosial podcast Humas Bawaslu Grobogan (Maslugan), Selasa 22 Juni 2021.

Acara yang dipandu dua host ini membahas tentang “Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu”. Sosialisasi ini juga menampilkan dua narasumber, yakni Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, Moh. Syahirul Alim dan Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi, Fitria Nita Witanti.

Moh. Syahirul Alim dalam perbincangannya mengatakan, acara ini guna memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pengertian dan fungsi mediasi dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu.

“Mediasi itu mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan dengan dipimpin pengawas Pemilu sebagai mediator”, katanya.

Dia menambahkan, mediasi dilaksanakan dalam waktu paling lama dua hari. Dalam mediasi ini para pihak, yakni Pemohon dan Termohon wajib hadir. Jika ada pihak yang tidak hadir dalam mediasi pertama, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota akan kembali memberikan panggilan.

“Pemohon yang tidak hadir setelah dipanggil dua kali, maka permohonan dinyatakan gugur. Sebaliknya, jika Termohon yang tidak hadir setelah dipanggil dua kali, permohonan dilanjutkan ke adjudikasi”, imbuhnya.

Sementara itu, Fitria Nita Witanti menyampaikan tentang syarat administrasi permohonan ini, yakni di antaranya: adanya identitas Pemohon dan Pemohon, uraian yang jelas mengenai kewenangan menyelesaikan sengketa proses Pemilu, kedudukan hukum Pemohon dan Termohon dalam penyelenggaraan Pemilu.

Selain itu, tambah dia lagi, adanya uraian yang jelas mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, penyebutan secara lengkap dan jelas objek sengketa proses Pemilu yang memuat kerugian langsung Pemohon atas objek yang disengketakan, alasan permohonan sengketa proses Pemilu berupa fakta yang disengketakan yang disertai dengan uraian bukti yang akan diajukan dan hal yang dimohonkan untuk diputus.

“Semua itu harus disebutkan secara jelas di dalam Formulir PSPP 01 dan ditulis menggunakan Bahasa Indonesia”, ucap perempuan yang biasa disapa Fitri ini.

Fitri juga mengatakan, dalam hal mediasi tidak mencapai kesepakatan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menuangkan dalam Berita Acara mediasi tidak tercapai kesepakatan Formulir Model PSPP 14 yang ditandatangani oleh para pihak dan pimpinan mediasi.

“Jika para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam mediasi, Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota melanjutkan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi”, ujarnya.

Untuk diketahui, Bawaslu Grobogan menggelar program sosialisasi penyelesaian sengketa proses Pemilu di media sosial sejak bulan Maret 2021. Progaram yang tayang setiap satu bulan sekali ini akan berlangsung hingga Desember 2021.

Penulis: Syahirul

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here