Yang Mulia Hakim MK: Bawaslu Itu 50 Persennya Mahkamah Konstitusi

Surakarta - Yang Mulia Hakim Konstitusi, Saldi Isra mengatakan tugas Bawaslu sangat penting dalam proses pembangunan demokrasi di Indonesia.

Menurut Yang Mulia Hakim Konstitusi itu, Bawaslu merupakan 50 persen dari Mahkamah Konstitusi alias MK. Bawaslu bisa menjadi perpanjangan dari MK.

Hakim Konstitusi itu mengatakan hal tersebut dalam pengarahan bimbingan teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024 kepada seluruh Bawaslu kabupaten dan kota se-Jawa Tengah, di The Sunan Hotel, Solo, Sabtu (31/08/2024).

Dalam acara yang merupakan kerja sama Bawaslu Jawa Tengah dengan Mahkamah Konstitusi itu, hadir Ketua Mahkamah Konstitusi, Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., dan Wakil Ketua MK, Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.P.A.

Ketua Bawaslu Jawa Tengah, Muhammad Amin mengatakan Bawaslu Jawa Tengah berkolaborasi dengan Mahkamah Konstitusi untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai proses hukum acara yang berlaku dalam perselisihan hasil pemilihan.

"Kami ingin memastikan bahwa Bawaslu di tingkat Kabupaten dan Kota siap memberikan keterangan yang tepat dan sesuai, dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi," ujar Ketua Bawaslu Jawa Tengah.
 
Saldi Isra mengatakan Bawaslu itu 50 persen dari MK, karena informasi pengawasan Bawaslu sepanjang tahapan dan proses Pemilu dan Pemilihan yang disampaikan dalam pemberian keterangan di sidang Mahkamah Konstitusi, bisa membantu mahkamah untuk memutus masalah dalam sengketa hasil.

"Bawaslu itu 50 persen dari MK, kalua betul-betul bisa memberikan keterangan, menjawab atas dalil pemohon dengan baik (dalam sidang MK)" ujar Saldi Isra dalam bimbingan teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024 kepada seluruh Bawaslu kabupaten dan kota se-Jawa Tengah, di The Sunan Hotel, Solo, Sabtu (31/08/2024).

Saldi Isra mengatakan, Bawaslu merupakan perpanjangan MK bukan saja karena penyampaian informasi soal hasil Pemilu atau Pemilihan saja, tapi juga fakta-fakta pengawasan dalam proses dan tahapan yang ada.

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengingatkan kepada jajaran Bawaslu se Jawa Tengah, kerja pengawasan ini sangat penting menentukan kualitas demokrasi.

"Pekerjaan demokrasi kita ini harus kita jaga Bersama, kalua nggak ya ke depan masyarakat bisa tidak percaya dengan pekerjaan (institusi) demokrasi. Jadi masyarakat akan makin percaya dengan institusi yang menjaga demokrasi. Bawaslu itu bisa menentukan seberapa orang akan percaya kepada institusi demokrasi di Indonesia," pesan Saldi.