Urgensi Pengawas TPS Dalam Pilkada Serentak 2020

6
25548

Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyebutkan, Negara Indonesia berbentuk Republik yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Selanjutnya, makna kedaulatan rakyat dirumuskan secara konkret dan eksplisit dalam amandemen UUD 1945.

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (hasil amandemen ketiga) menyatakan, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk diketahui, pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia diwujudkan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pusat dan daerah. Adapun, Pilkada diselenggarakan untuk memilih gubernur, bupati atau walikota.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menerangkan:

“Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis”.

Barisan Terdepan Dalam Pengawasan

Pilkada tahun 2020 merupakan Pilkada serentak gelombang keempat setelah Pilkada serentak tahun 2015, 2017 dan 2018.

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 5 Tahun 2020, hari pemungutan suara berlangsung pada 9 Desember 2020. Pilkada ini diikuti sebanyak 270 daerah yang meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah menjelaskan, bahwa pada saat hari pemungutan suara perlu dibentuk Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pengawas TPS dibentuk 23 hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan tujuh hari setelah hari pemungutan suara. Pengawas TPS ini dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kecamatan.

Untuk diketahui, Pengawas TPS pertama kali ada dalam Pilkada serentak gelombang pertama tahun 2015.

Menurut Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tugas dan wewenang Pengawas TPS meliputi:
a. mengawasi persiapan pemungutan dan penghitungan suara;
b. mengawasi pelaksanaan pemungutan suara;
c. mengawasi persiapan penghitungan suara;
d. mengawasi pelaksanaan penghitungan suara;
e. menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan, dan/atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara; dan
f. menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara.

Adapun, kewajiban Pengawas TPS, yaitu:
a. menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara;
b. menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang terjadi di TPS kepada Panwaslu kecamatan melalui Panwaslu kelurahan/desa;
c. menyampaikan dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslu kelurahan/desa.

Ketentuan Pasal 27 ayat (3) di atas menunjukkan, bahwa Pengawas TPS mempunyai dua tugas utama. Pertama, Pengawas TPS harus memastikan seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.

Pengawas TPS harus bisa mengidentifikasi pemilih yang masuk dan tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Misalnya, pemilih yang sudah meninggal dunia atau berpindah domisili. Pengawas TPS juga harus bisa memastikan surat pemberitahuan memilih (form C6) yang dibawa pemilih ke TPS sudah sesuai data dalam DPT.

Tugas berikutnya atau kedua, Pengawas TPS harus memastikan tidak ada lagi perbedaan data, terutama terkait hasil Pilkada. Berita acara dan sertifikat yang dipegang oleh Pengawas TPS, saksi dari tiap pasangan calon kepala daerah, Panitia Pemungutan Suara (PPS) sampai KPU Kabupaten/Kota dan seterusnya harus sama jumlahnya.

Bahkan, angka dan hurufnya pun harus sama. Hal Ini sangat penting, karena untuk menghindari sengketa hasil Pilkada yang bermuara ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dari uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan, begitu pentingnya keberadaan pengawas di setiap TPS. Oleh sebab itu, Pengawas TPS harus memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada.

Selain itu, Pengawas TPS dituntut memiliki integritas dan netralitas dengan tidak menjadi anggota partai politik, simpatisan atau relawan pasangan calon kepala daerah.

Dapat dikatakan, Pengawas TPS merupakan ujung tombak atau barisan terdepan dalam pengawasan Pilkada serentak 2020. Peran Pengawas TPS sangat besar dalam mewujudkan Pilkada yang berkualitas, berintegritas, bermartabat dan berkeadilan.

6 KOMENTAR

  1. Petugas PengawasTPS Hanya bertugas Mengawasi kegiatan Pelaksanaan PEMILU yang dilaksanakan oleh petugas KPPS dan Peserta Pemilihan Umum.sejak awal sampai akhir. Apakah pelaksanaanya sesuai dengan petunjuk atau tidak. (Lakukan Tugas sesuai dengan fungsinya). Trima kasih.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here