Fasilitator Harus Kreatif, Bawaslu Grobogan Siap Bikin P2P 2026 Berdampak Nyata Bagi Demokrasi

Purwodadi - Jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah diminta untuk mengemas kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) 2026 dengan semenarik mungkin, tidak membosankan dan berdampak nyata bagi penguatan demokrasi.

Arahan tersebut disampaikan pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam kegiatan Training of Trainer (ToT) P2P 2026 untuk Bawaslu kabupaten kota se-Jawa Tengah yang digelar daring, Selasa (12/05/2026).

Kegiatan ToT yang digelar Bawaslu Provinsi Jawa Tengah itu merupakan penguatan kapasitas jajaran Bawaslu kabupaten kota dalam penyelenggaraan P2P 2026 dengan tema Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat.

Adaptif fan Kreatif 

Dalam arahannya, Nur Kholiq menegaskan fasilitator harus mampu menyesuaikan metode penyampaian materi dengan karakter audiens yang berbeda-beda. Menurutnya, meskipun materi yang diberikan sama, sasaran utama P2P merupakan pemilih pemula yang membutuhkan pendekatan kreatif dan komunikatif.

“Materi yang disampaikan kepada P2P bisa saja sama, tetapi audiens kita berbeda, yakni para pemilih pemula. Karena itu fasilitator harus mampu menyampaikan pembelajaran yang tidak membosankan,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan jumlah kader pengawas partisipatif di Jawa Tengah telah mencapai 4.715 kader yang sebagian besar berasal dari gerakan Pramuka. Oleh sebab itu, sinergi antara fasilitator dengan karakter peserta dinilai penting agar proses pembelajaran lebih efektif dan berdampak.

Berfungsi, bergerak, dan berdampak

Nur Kholiq menambahkan rencana tindak lanjut (RTL) dari kegiatan pendidikan pengawas partisipatif harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing serta mampu menghadirkan dampak nyata bagi penguatan demokrasi.

“RTL harus disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga benar-benar berfungsi, bergerak, dan berdampak,” katanya.

Selain itu, ia menjelaskan kebijakan pendidikan bagi pemilih pemula ke depan akan menghadapi tantangan tersendiri seiring dimulainya tahapan Pemilu 2029. Timeline kegiatan nantinya akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, di mana tahapan pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara.

Dalam kesempatan tersebut, Nur Kholiq berharap kegiatan ToT mampu membangun kesepahaman antar penyelenggara terkait penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pendidikan pengawas partisipatif di daerah.

“Kami berharap dengan adanya ToT ini ada kesepahaman dalam pembuatan kegiatan. Nanti akan diberikan gambaran secara makro, termasuk kontrak belajar dan pengenalan diri agar kegiatan dapat dinikmati oleh seluruh peserta,” tambahnya.

Sementara itu, materi terkait kiat-kiat menjadi fasilitator disampaikan oleh Kepala Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Nurdiansyah, bersama staf pengawasan Shohibus Tsani.

Nurdiansyah dalam hal ini menyampaikan gambaran model pembelajaran P2P secara komprehensif. Mulai dari teknis hingga metode pembelajaran.

Sementara itu, Shohibus Tsani menekankan pentingnya kemampuan memahami metode pembelajaran serta keterampilan public speaking bagi setiap fasilitator pendidikan pengawas partisipatif.

“Peserta harus mampu memahami metode pembelajaran maupun kemampuan public speaking, sehingga materi dapat diterima dengan baik oleh peserta,” jelasnya.

Gandeng Sekolah Menengah Atas

Merespons kegiatan tersebut, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Grobogan, Amal Nur Ngazis menyampaikan kegiatan ToT menjadi langkah penting dalam memperkuat kapasitas fasilitator sebelum turun langsung memberikan pendidikan kepemiluan kepada masyarakat, khususnya pemilih pemula.

Menurutnya, pendekatan yang kreatif dan komunikatif sangat diperlukan agar materi pengawasan partisipatif dapat diterima dengan mudah oleh generasi muda.

“Kegiatan ini sangat penting untuk menyamakan persepsi sekaligus meningkatkan kemampuan fasilitator dalam menyampaikan pendidikan pengawasan partisipatif. Pemilih pemula memiliki karakter yang dinamis sehingga metode penyampaiannya juga harus adaptif, menarik, dan interaktif,” ujarnya.

Ia juga menambahkan Bawaslu Kabupaten Grobogan siap menindaklanjuti hasil ToT dengan menggandeng siswa/siswi pramuka di SMA/SMK/MA di Kabupaten Grobogan.

“Harapannya para kader pengawas partisipatif nantinya tidak hanya memahami kepemiluan, tetapi juga mampu menjadi agen pengawasan partisipatif di lingkungan masing-masing demi mewujudkan Pemilu 2029 yang bermartabat,” pungkasnya.