Bawaslu Grobogan Ikuti Peluncuran IKP di Jakarta

Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024, Jumat (16/12/2022). Acara diselenggarakan di Redtop Hotel & Convention Center, Pecenongan, Gambir, Jakarta Pusat.

Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi, Koordinator Divisi pencegahan parmas dan humas beserta staf Bawaslu Kabupaten/Kota se- Indonesia mengikuti peluncuran tersebut Bawaslu Grobogan

Peluncuran IKP diselenggarakan paska ditetapkannya 17 partai politik nasional dan enam partai politik Aceh sebagai peserta pemilu 2024, 14 Desember 2022.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, IKP yang disusun berdasarkan tim riset Bawaslu di seluruh wilayah ini akan menjadi parameter guna mengukur sehat atau tidaknya pesta demokrasi di Indonesia.

"IKP ini adalah program turunan dari 2008-2012, dikembangkan 2012-2017, 2017-2022 dan sampai saat ini jadi program prioritas kami 2024, sehingga diharapkan ini menjadi perhatian kita semua," katanya.

“Yang paling utama saat ini adalah pencegahan. Pesta demokrasi kita, ajang demokrasi kita, adalah ajang demokrasi yang kompetitifnya tinggi," tambahnya.

Merujuk hasil temuan dan riset dari hasil IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 ini, Bawaslu mencatat sejumlah isu strategis yang harus menjadi perhatian bersama, terutama oleh penyelenggara pemilu sebagai upaya membawa proses pelaksanaan pemilihan umum 2024 yang lebih terbuka, jujur, dan adil.

Pertama, netralitas penyelenggara pemilu harus dijaga, dirawat, dan dikuatkan untuk meningkatkan kepercayaan publik sekaligus merawat harapan publik akan proses pemilihan umum yang lebih kredibel dan akuntabel.

Kedua, Pelaksanaan tahapan pemilu di Daerah Otonomi Baru di wilayah Papua dan Papua Barat harus menjadi perhatian khusus, terutama terkait kesiapan wilayah baru tersebut dalam mengikuti ritme dari tahapan pemilu yang sudah berjalan.

Ketiga, Potensi masih kentalnya polarisasi di masyarakat terkait dukungan politik tetap harus menjadi perhatian untuk menjaga kondusifitas dan stabilitas selama tahapan pemilihan umum berjalan.

Keempat, Intensitas penggunaan media sosial yang makin meningkat, tentu membutuhkan langkah- langkah mitigasi secara khusus untuk mengurangi dampak politik dan kerawanan yang terjadi dari dinamika politik di dunia digital.

Kelima, Pemenuhan hak memilih dan dipilih tetap harus dijamin sebagai bagian dari upaya melayani hak-hak warga negara, terutama dari kalangan perempuan dan kelompok rentan.

Sementara itu, sesuai hasil pada pendekatan pertama, yakni hasil input Bawaslu Provinsi, IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 tercatat ada lima provinsi (15 persen) yang masuk kategori kerawanan tinggi, 21 provinsi (62 persen) yang masuk kerawanan sedang, dan 8 provinsi (24 persen) yang masuk kerawanan rendah. Kelima provinsi yang masuk wilayah dengan kerawanan tinggi adalah Provinsi DKI Jakarta dengan skor 88,95, kemudian disusul Sulawesi Utara (87,48), Maluku Utara (84,86), Jawa Barat (77,04), dan Kalimantan Timur (77,04).

Sedangkan hasil IKP untuk Kabupaten Grobogan termasuk dalam kategori rawan sedang dengan score kerawanan 22,892.