Inventaris Data Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, Ini Kata Ari!

Purwodadi - Dalam rangka memperoleh kuantitas data temuan dan laporan dugaan pelanggaran pada Pemilu dan Pemilihan 2024, Bawaslu Kabupaten Grobogan ikut dalam inventarisasi data tersebut. Kegiatan ini berlangsung melalui zoom meeting yang digelar oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Rabu, (1/07/2026).

Koordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Grobogan, D. Ari Hartanta beserta staf, Octaviani Putri bergabung dalam giat ini. Begitu pula dengan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Achmad Husain dalam paparannya menyampaikan inventarisasi ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan dalam kesesuaian data temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan 2024 di daerah.

"Kita ketahui di Bawaslu RI memang sudah ada database di Sigaplapor. Nah, hari ini kami cocokkan kembali data-data yang ada di Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah. Mengingat kadang memang terjadi double input maupun kesalahan input. Sehingga kali ini kami masukkan secara manual," jelas Husain.

Sementara itu Ari menegaskan data dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan 2024 di Bawaslu Kabupaten Grobogan telah sesuai dengan yang ada di Provinsi.

"Ada 20 kasus temuan yang direstrasi kecamatan. Hal ini meliputi 19 temuan pelanggaran administrasi terkait pemasangaan Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar dan satu temuan pelanggaran administratif mengenai kampanye yang tidak ber- Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP). Di samping itu ada penanganan pelanggaran di kabupaten, yaitu satu temuan dugaan tindak pidana pemilu yang tidak terbukti dan satu laporan dugaan pelanggaran administrasi yang juga tidak terbukti. Kemudian, dua laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formal dan materiel. Dari jumlah data tersebut, telah kami sampaikan ke Provinsi dan sudah klop," tegas Ari.