Konsolidasi Demokrasi, Bawaslu Kabupaten Grobogan dan Bakesbangpol Bahas Isu Netralitas ASN

Purwodadi - Isu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi pembahasan konsolidasi demokrasi antara Bawaslu Kabupaten Grobogan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Grobogan.

Netralitas ASN menjadi fokus topik, lantaran isu ini kerap muncul sebelum dan selama pemilu dan pemilihan.

Bawaslu Kabupaten Grobogan menggelar diskusi konsolidasi demokrasi sesuai dengan Surat Instruksi Ketua Bawaslu Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan.

Dalam konsolidasi demokrasi tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Grobogan, Fitria Nita Witanti beserta dua anggota dan dua orang staf berdiskusi dengan Kepala Bakesbangpol Kabupaten Grobogan, Amin Hidayat.

Fitria menyampaikan maksud dari konsolidasi demokrasi tersebut.

"Kaitannya dengan Surat Instruksi Bawaslu Nomor 2 tadi, ada beberapa topik yang bisa kami angkat dalam konsolidasi demokrasi. Kami gandeng Bakesbangpol kaitannya dengan topik netralitas ASN. Isu ini tidak bosan kami gaungkan terus menerus dalam karena menjadi topik yang sangat popular di lembaga pemerintah daerah. Isu krusial muncul baik sebelum dan menjelang Pemilu maupun Pemilihan," tutur Fitria, Rabu (28/1/2026).

Dia mengatakan konsolidasi demokrasi ini sekaligus untuk membangun kesamaan pemahaman antar pemangku kepentingan.

"Netralitas ASN ini kami rasa bukan hanya kewajiban normatif, tetapi juga tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi," imbuh Fitria

Merespon hal tersebut, Amin menyatakan kesiapan jajarannya untuk berkolaborasi dengan Bawaslu Kabupaten Grobogan.

"Kesbangpol siap kolaborasi dengan Bawaslu Kabupaten Grobogan. Kami sepakat untuk mendorong kolaborasi edukasi politik kepada masyarakat yang merupakan bagian dari upaya pencegahan pelanggaran dan penguatan demokrasi," jelas Amin.

Sementara itu, diskusi hangat masih terus dilangsungkan hingga terciptanya rencana tindak lanjut berupa kolaborasi pelaksanaan edukasi politik masyarakat serta riset kolaborasi antara Bawaslu dengan Bakesbangpol.