Podcast Maslugan, Syahirul: JDIH Bawaslu Menjadi Sarana Belajar Bersama
|
Grobogan - Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi lainnya secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan.
Hal itu dikatakan Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Grobogan, Moh. Syahirul Alim dalam podcast bertajuk Yuk, Kenal Lebih Dekat JDIH Bawaslu!!!, Selasa (22/11/22).
"JDIH ini juga merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat," ujarnya mengawali perbincangan di youtube Bawaslu Kabupaten Grobogan.
Pria yang biasa disapa Irul ini menambahkan, keberadaan JDIH sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
"Bawaslu sebagai lembaga publik juga mempunyai JDIH. Untuk mengkases JDIH Bawaslu sangat mudah. Bisa download di play store atau melalui website jdih.bawaslu.go.id," imbuhnya sambil menunjukkan JDIH di aplikasi playstore.
Dia menerangkan lebih lanjut, fungsi JDIH Bawaslu ini sangat penting bagi masyarakat, khususnya para peserta pemilu. Sebab, dalam JDIH tercantum produk hukum seperti Peraturan Bawaslu (Perbawaslu), putusan penanganan pelanggaran, dan putusan sengketa proses Pemilu.
"JDIH Bawaslu menjadi sarana belajar bersama. JDIH Bawaslu juga ada putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)," lanjut pria yang hobi menulis ini.
Syahirul yang didampingi host Alif Lathifa kembali menjelaskan, ada sembilan Perbawaslu yang dikeluarkan Bawaslu pada 2022. Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022 dan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2022 diundangkan pada 6 Januari 2022.
"Perbawaslu yang paling baru Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Perbawaslu ini diundangkan 14 November 2022," pungkas dia. (HPS)
