Siap-Siap, Bawaslu Kabupaten Grobogan Gelar Konsolidasi Demokrasi yang Efektif dan Berdampak ke Masyarakat

Purwodadi - Bawaslu Kabupaten Grobogan menegaskan kesiapan menjalankan program konsolidasi demokrasi yang berdampak ke masyarakat. Komitmen ini sejalan dengan arahan penguatan konsolidasi demokrasi yang disampaikan Bawaslu RI.

Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Grobogan mengikuti kegiatan Rapat Penyamaan Persepsi dan Strategi Pelaksanaan Tugas Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan, yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting.

Kegiatan tersebut digelar oleh Bawaslu RI, seluruh Bawaslu Kabupaten Kota mengikuti zoom tersebut, termasuk Bawaslu kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

Rapat ini menjadi forum penting dalam menyamakan pemahaman dan strategi pelaksanaan tugas konsolidasi demokrasi sebagai upaya memperkuat kualitas Pemilu secara berkelanjutan.

Pelaksanaan konsolidasi demokrasi ini merupakan tindak lanjut dari Surat Instruksi Bawaslu RI Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan, yang menegaskan penguatan demokrasi tetap berjalan meskipun tidak berada dalam tahapan Pemilu.

Bawaslu Pejuang Demokrasi

Dalam arahannya, Anggota Bawaslu RI, Totok Hariyono, menegaskan peran Bawaslu tidak berhenti sebatas penyelenggaraan tahapan Pemilu semata. Dia mengatakan sejatinya jajaran Bawaslu lebih dari pekerja Pemilu.

“Bawaslu itu bukan sekadar pekerja Pemilu, tetapi pejuang demokrasi. Karena itu, Bawaslu ikut bertanggung jawab terhadap jalannya demokrasi yang akan datang,” tegas Totok, Jumat (20/2/2026).

Totok menekankan pekerja demokrasi bertugas mengawasi proses Pemilu berjalan dengan baik sejak persiapan hingga sesudahnya. Untuk itu, Bawaslu bertugas menjalankan konsolidasi demokrasi demi terwujudnya demokrasi substansial serta berjalannya pedidikan politik untuk seluruh rakyat Indonesia.

Ia menjelaskan pada masa non tahapan, Bawaslu tetap memiliki peran strategis untuk hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi demokrasi. Sesuai surat instruksi di atas, kegiatan tersebut masuk dalam program konsolidasi demokrasi.

“Di masa non tahapan ini, Bawaslu tetap hadir ke tengah masyarakat untuk memberikan sosialisasi dan edukasi tentang demokrasi, baik demokrasi secara prosedural maupun demokrasi secara substansial. Demokrasi bukan hanya soal teknis pemungutan suara, tetapi juga tentang nilai, partisipasi, dan kesadaran kolektif,” jelasnya.

Totok juga menekankan pentingnya konsolidasi yang dilakukan secara langsung dengan masyarakat sebagai bagian dari penguatan demokrasi berkelanjutan.

“Untuk itulah pentingnya melakukan konsolidasi secara langsung dengan masyarakat. Dengan komunikasi dan kolaborasi yang kuat, demokrasi akan semakin kokoh dan berintegritas,” katanya.

Konsolidasi demokrasi efektif dan berdampak

Menyikapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Grobogan, Fitria Nita Witanti menyampaikan keikutsertaan dalam rapat ini menjadi bagian dari tanggung jawab kelembagaan untuk memastikan arah kebijakan dan strategi di daerah masing-masing sejalan dengan kebijakan Bawaslu RI.

“Kami berkomitmen menjalankan tugas konsolidasi demokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Surat Instruksi Bawaslu RI. Melalui rapat ini, kami mendapatkan penyamaan persepsi dan penguatan strategi agar pelaksanaan di Kabupaten Grobogan berjalan efektif dan berdampak,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan demokrasi harus terus dirawat, tidak hanya saat tahapan Pemilu berlangsung.

“Di luar tahapan justru menjadi momentum penting untuk memperkuat pendidikan politik masyarakat, pengawasan partisipatif, dan fungsi pencegahan. Ini menjadi fondasi bagi Pemilu yang berintegritas ke depan. Sehingga di saat kita perang di hari H nya kita sudah siap semua," kata Fitria.