Hadapi Pilkada, Ketua Bawaslu: Buat Konten Gimmick Netralitas ASN TNI Polri

Palembang - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengingatkan jajaran pengawas Pemilu, ajang Pemilihan 2024 atau Pilkada 2024 merupakan panggung bagi Bawaslu provinsi maupun Bawaslu kabupaten kota.

Untuk itu, Bagja mengingatkan kerja kehumasan Bawaslu di provinsi maupun kabupaten kota harus makin lebih baik dari kerja kehumasan pada Pemilu 2024. Apalagi Pilkada potensinya banyak terjadi dinamika.

Dia mengharapkan kerja kehumasan Bawaslu bisa menghadirkan inovasi konten kepemiluan.

"Terima kasih teman Humas atas pemberitaan tahapan Pemilu kemarin.
Buat inovasi baru, kabupaten kota silakan ikuti tren pemberitaan dan buat konten TikTok. Ayo bawa inovasi, saat Pemilihan ini adalah ajangnya kabupaten kota," kata Bagja.

Nah menjelang Pemilihan 2024 ini, pimpinan Bawaslu itu menegaskan isu netralitas aparat pemerintahan harus jadi perhatian.

"Pemilu kemarin kurang penindakan netralitas TNI Polri, dan ASN. Kemarin ada kasus netralitas TNI masuk peradilan militer, kita kehilangan momentum ini. Sudah saatnya Humas Bawaslu masuk ke netralitas TNI Polri maupun ASN," tegas Bagja dalam pengarahannya di Rakornas Evaluasi Pemberitaan Bawaslu pasca Pemilu 2024 di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (7/8/2024).

Bagja berpesan kepada jajaran Bawaslu di daerah untuk belajar dari pengalaman Pemilu sebelumnya. Misalnya putusan Mahkamah Konstitusi soal sengketa Pemilu, bisa menjadi bahan konten untuk edukasi, namun sebaiknya dikemas semenarik mungkin agar publik tertarik.

"Belajarlah dari permasalahan 2019, cuplik putusannya, beritakan. Misalnya ada kasus aparat desa dikumpulkan, buat konten gimmick, apakah kepala desa itu boleh ikut kampanye, dan biarkan kanten itu jadi perdebatan di masyarakat. Misalkan lagi ada kasus bansos, ambil putusan MK soal paslon yang menang tapi tersangkut bansos, terus cuplik putusan itu dan beritakan," jelasnya.

Bagja mengatakan konten gimmick akan menarik publik untuk melihat dan mendiskusikannya. Jadi sebaiknya kerja kehumasan Bawaslu, perlu konten yang menarik seperti ini.

"Jadi harapannya tersampaikan pesannya, ASN polisi TNI nggak boleh kampanye. Jangan terlalu pasal, buat gimmick dulu saja, ini evaluasi (pemberitaan) Pemilu. Sekali TNI Polri, ASN diingatkan lewat gimmick saja," ujarnya.