Pilkada 2024 Awas Netralitas ASN Melambung Naik Tapi KASN Bubar, Ketua Bawaslu: Ini Yang Kita Takutkan

Jakarta - Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengingatkan oal netralitas ASN dalam pembahasan peta kerawanan Pilkada 2024.

Menurut data dugaan pelanggaran Pemilu terakhir, Bagja mengatakan soal netralitas ASN menjadi kerawanan yang sangat jelas jelas nyata lho.

Nah di saat soal netralitas ASN merupakan kerawanan yang potensial pada Pilkada 2024, sayangnya saat ini terdapat kendala dalam proses penanganan di Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Seiring lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, posisi KASN dibubarkan.

Bagja menyoroti kondisi kelembagaan KASN dalam konteks dugaan penanganan pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada 2024.

"Menurut UU (UU Nomor 20 Tahun 2023) KASN kan dibubarkan. Tapi kalua Perpres soal KASN belum ada, berarti ini masih temporary, masih ada dan menuju (KASN) tidak ada. Nah ini yang kita takutkan akan jadi masalah di masa depan," jelasnya dalam pengarahan Peluncuran Peta Kerawanan Pilkada 2024 Tahapan Pencalonan, Kampanye dan Pungut Hitung di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin malam (26/08/2024).

Bawaslu, ujar Bagja, tidak tinggal diam dengan posisi kelembagaan KASN pasca lahirnya UU Nomor 20 Tahun 2023. Lembaga pengawas intens menjalin koordinasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN RB).

"Kami sudah sering hubungi ke Kementerian PAN RB, siapa badan yang akan menjadi komunikasi kami dengan Pejabat Pembina Kepegawaian, ini juga untuk memastikan rekom Bawaslu agar dijalankan," ujarnya.

Soal netralitas ASN, Bagja mewanti-wanti karena tren kasusnya potensi makin tinggi di masa Pilkada.

Pimpinan Bawaslu RI itu mengungkapkan data kasus netralitas ASN yang cenderung naik. Pada Pilkada 2020, data menunjukkan ada 1010 kasus netralitas ASN untuk 170 wilayah yang menggelar Pilkada. Nah pada Pemilu 2019 yang digelar untuk seluruh wilayah Indonesia, ada 860 kasus netralitas ASN.

"Jadi lebih banyak pelanggaran netralitas ASN itu di Pilkada, bukan di Pemilu. Untuk itu pastikan biasanya angkanya (netralitas ASN) akan melambung naik. Kemarin masih 800-an kasus di Divisi Penanganan Pelanggaran di Pemilu 2024. Ini jadi PR kita bersama," ujarnya.  

Sebelumnya, peluncuran Peta Kerawanan Pikada 2024 dihadiri sejumlah pejabat tinggi, di antaranya Menkopolhukam Hadi Tjahjanto, Ketua KPU Mochamad Afifuddin, Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa, serta perwakilan dari Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.