Soroti Soal Peran Perempuan Ini Kata Ketua Bawaslu Grobogan

Puwodadi - Bawaslu Kabupaten Grobogan kembali mengikuti diskusi Literasi Pojok Pengawasan secara daring, dengan tema pekan ini, Isu-isu Strategis Perempuan dalam Pengawasan Pemilu/Pemilihan (Sebuah Analisa Kerawanan di Setiap Tahapan). Kegiatan daring ini berlangsung Senin (29/09/2025).
Acara dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Amin, dengan dilanjutkan dengan penjelasan materi oleh narasummber.

Amin menjelaskan isu yang dibahas sesi ini merupakan salah satu isu strategis yang akan muncul di saat tahapan pemilu berjalan secara keseluruhan.

"Kita ketahui paska Pemilu dan Pemilihan sebagai instrumen utama di demokrasi kita adalah terkait isu perempuan. Bagaimana keterlibatan dan perlindungan perempuan di seluruh tahapan. Saat ini memang sudah ada kenaikan dari peran perempuan. Tercatat di legislator ada 22% perempuan. Partisipasi politik secara nasional menjadi salah satu persoalan yang terkemuka terkait kerawanan yang dialami perempuan. Secara data keseluruhan, perempuan menghadapi masalah administratif, akses dokumentasi terhadap kependudukan dan lainnya," jelas Amin.

Sementara itu Keynote speech dari Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Diana Arianti. Menyoroti terkait peran perempuan yang tidak hanya afirmatif saja.

"Sebenarnya norma yang di dalam afirmatif action sebenarnya ada di pencalonan. 30% ini merupakan titik kritis Ketika terjadi voting dan lain sebagainya bisa mempengaruhi kebijakan ini. Sebenarnya tidak dosa jika lebih dari 30%. Keterwakilan perempuan proses keterpilihannya sampai dengan menjalankan proses dan tanggungjawabnya sebagai penyelenggara. di Jawa Tengah sendiri, saya berada di lingkungan maskulin. Ini ironi sekali jika berbicara afirmasi perempua 30 %," jelas Arianti.

Ariyanti berharap isu keterwakilan perempuan di DPR baiknya terus digaungkan oleh Bawaslu. Dia mengungkapkan, dari 35 kabupaten kota dengan 576 kecamatan di Jawa Tengah, afirmasi perempuan harus diarusutamakan. Ariyanti menekankan pula, apakah sudah ada keberpihakan afirmasi perempuan dalam rekrutmen pengawas Pemilu.

Selanjutnya dua narasumber yang dihadirkan dalam kesempatan ini yaitu dari Kordiv. Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Provinsi Bali, Ketut Ariyani dan Kordiv. Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Tegal, Sri Anjarwati.

Ketut Ariyani berbicara mengenai isu-isu strategis perempuan dalam pengawasan pemilu/pemilihan.

“Perempuan pada saat ini berperan besar, baik sebagai pribadi, istri, ibu, serta warga negara yang berkewajiban mendidik generasi penerus. Di provinsi Bali sendiri ada sejumlah 2.120 pengawas pemilu. Dari total keseluruhan tersebut jumlah pengawas. perempuan hanya sejumlah 329 saja, “ katanya.

Sementara itu, Sri Anjarwati menjelaskan topik yang sama akan tetapi dengan perspektif yang berbeda ia menyoroti Analisis Kerawanan di Setiap Tahapan.

“Dalam setiap tahapan pemilu, perempuan dapat menghadapi tantangan yang berbeda-beda, namun dengan strategi yang tepat, tantangan tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas perempuan dalam berbagai aspek pengawasan pemilu harus menjadi prioritas untuk menciptakan sistem Pemilu yang lebih demokratis," jelas Anjar.

Terakhir ditemui selepas mengikuti zoom, Ketua Bawaslu Grobogan, Fitria Nita Witanti menyampaikan perempuan mempunyai peran yang sangat krusial dalam menegakkan demokrasi.

“Saya juga bagian dari perempuan. Topik kali ini sangat menarik untuk didiskusikan. Lagi-lagi menyoal masalah peran perempuan. Hemat saya, perempuan dalam pemilu tidak hanya sebatas sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pengawas, penyelenggara, bahkan sebagai calon yang berkompetisi dalam kontestasi demokrasi.  Kehadiran perempuan memperkuat nilai inklusivitas dan keadilan dalam proses pemilu,” tutur Fitria.