Sosiawan Tegaskan Humas Menjadi Garda Terdepan
|
Boyolali - Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menggelar Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kehumasan dengan Bawaslu Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut berlangsung tanggal 19 Oktober s/d 20 Oktober 2023 di Ruang Rapat Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali.
Ada 35 Kabupaten/Kota yang terdiri dari Kordiv. Pencegahan Parmas dan Humas se-Jawa Tengah beserta staf yang membidangi kehumasan yang mengikuti kegiatan tersebut.
Acara dibuka langsung oleh Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Sosiawan. Ia menegaskan agar kehumasan menjadi garda terdepan sebuah lembaga.
“Aspek informasi selalu menjadi penentu kesuksesan dan keberhasilan lembaga dalam menyampaikan informasi. Kemampuan kita mengelola, kemampuan kita mendayagunakan aspek-aspek kehumasan ini menjadi kunci. Apalagi di lembaga seperti kita yang sangat membutuhkan partisipasi publik, yang sangat membutuhkan perhatian publik. Bahkan kita dituntut memiliki persepsi yang baik di mata publik. Sehingga humas menjadi garda terdapan sebuah lembaga. Citra diri lembaga ada di kehumasan,” tegas Sosiawan.
Selanjutnya, peserta diberikan materi dari Haryo Sudrajad (Subkor Humas Bawaslu RI). Ia menjelaskan mengenai Arah kebijakan kehumasan Bawaslu pada penilu 2024.
“Mengutip statement dari ibu Lolly Suhenti bahwa informasi hoax bisa viral karena informasi yg benar tidak tersebar. Agar viral tentu kita harus menyampaikan informasi yang benar. Bawaslu dianggap tidak kerja kalau hasil kerjanya tidak tersampaikan dengan baik ke publik. Kepentingan kehumasan tidak hanya humas tetapi mengedukasi partai politik dan masyarakat,” ujar Haryo.
Sementara itu, di hari kedua peserta kembali diberikan arahan dari Sosiawan dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Katrini Tjandra Lestari.
Kartini menyampaikan terkait program kehumasan 2023 dan 2024. Ia mengevaluasi program-program kehumasan yang belum dilaksanakan dan segera dilaksanakan pada tahun ini.
“Ada beberapa kegiatan di Bawaslu Kabupaten/Kota yang segera diselesaikan. Di antaranya mengenai penerbitan buletin, publikasi tahapan, pelatihan menulis berita dan video. Silakan nanti Bapak/ Ibu bisa koordinasikan dengan rekan kerjanya agar segera diselesaikan, maksimal Desember 2023 sudah selesai,” Tutur Tjandra.
Selain itu ia juga mengevaluasi beberapa kondisi di Bawaslu Kabupaten/Kota hasil supervisi.
“Hasil supervisi di Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, terkait dengan produksi konten humas memang ada beberapa kendala di antaranya terkait dengan kerusakan sarana prasarana, keterbatas SDM, kurangnya koordinasi dan arahan Kordiv. yang membidangi kehumasan. Namun, saya rasa itu tidak menjadi penghalang. Saya percaya teman-teman kehumasan sudah ahli di bidangnya. Hanya perlu arahan dan pendampingan, “ tambah Tjandra.
